TK Pertiwi Jepon Butuh Perbaikan, Berikut Penjelasan Kabid Sarpras Diknas Blora

TK Pertiwi Jepon sedang menghadapi tantangan yang cukup sulit dalam mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah, yang tentunya merupakan hal yang memprihatinkan.

Menurut Sandy Tresna Hadi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, pemerintah tidak memiliki tanggung jawab utama atas sekolah swasta. Namun, hal ini tidak menutup peluang bagi sekolah swasta untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Menurut Sandy, “TK Pertiwi Jepon adalah sebuah sekolah swasta yang didirikan oleh komunitas masyarakat.”Saat bertemu dengan Sandy di ruang kerjanya, ia menjelaskan bahwa tanggung jawab utama untuk sekolah tersebut ada pada pendiri, yayasan, atau kelompok masyarakat yang membentuknya.

Ketika sekolah menghadapi kendala dalam memperbaiki atau mengembangkan fasilitas mereka, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk membantu.Namun, penganggaran untuk sekolah swasta tidaklah sederhana dan memerlukan proses yang panjang.

Seringkali alokasi dana untuk sekolah swasta terlalu sedikit, yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi karena proses penganggaran melibatkan banyak pihak, termasuk bupati dan DPRD. Namun, hal ini dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembahasan anggaran.”Karena itu, sekolah swasta biasanya menerima aspirasi dari bupati, wakil bupati, dan DPRD,” jelasnya menjelaskan.

Dinas Pendidikan Blora secara terbuka menerima berbagai usulan yang masuk, termasuk dari TK Pertiwi Jepon. Kami berkomitmen untuk mempertimbangkan dan menanggapi setiap saran dan ide yang kami terima.

Usulan tersebut harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk mempersiapkannya diperlukan waktu serta persetujuan dari pihak-pihak terkait.

“Kami sudah mencatat permintaan TK Pertiwi Jepon dan akan meninjau proposal baru yang diajukan untuk diusulkan dalam perubahan anggaran,” kata Bapak/Saudara.