Dampak Efesiensi Anggaran, Pemkab Blora Cari Pinjaman untuk Perbaikan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Blora sedang menghadapi kesulitan dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan karena efisiensi anggaran yang berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai solusi, mereka sedang mempertimbangkan untuk mencari pinjaman.

Meskipun sudah ada upaya untuk memantau dan memperbaiki, tetapi masih ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Blora yang belum layak untuk dilalui. Selain rusak, sebagian besar masih berupa jalan tanah dan beberapa bagian bahkan belum bisa mencapai desa-desa tertentu karena melewati kawasan hutan. Dampaknya? Ekonomi terhambat.

“Pemotongan anggaran sebesar Rp65 miliar di Kabupaten Blora sangat signifikan dan memerlukan solusi agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tetap dapat berjalan,” ungkap Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi.

Komang menyatakan bahwa hingga saat ini, program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap menjadi fokus utama bagi daerah ini. Ini disebabkan oleh permintaan tinggi dari warga Blora terutama di desa-desa dan kecamatan di selatan yang berbatasan dengan Ngawi, Jawa Timur.

Untuk mengatasi situasi ini, Komang Gede Irawadi menyadari pentingnya pengkajian anggaran secara menyeluruh, terutama dalam hal infrastruktur. Ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa skema untuk menjalankan semua program adalah dengan mencari pinjaman atau utang.Menurut Komang, skema penggunaan pinjaman dari daerah telah disetujui sebesar Rp215 miliar untuk memperbaiki jalan di Blora. Dari 41 ruas awal yang direncanakan, sudah berkembang menjadi 50 ruas jalan yang akan diperbaiki.

“Menurutnya, efisiensi anggaran DAK awalnya yang ditujukan untuk perbaikan jalan dibatalkan,” katanya.